c. Terdakwa menjemput Ganja milik Ramli Usman yang sudafi sampai di Tol Jakarta —Tangerang dan Ganja dipindah ke mobil sewaan kemudian Ganja 540 kg di simpan di gudang milik Terdakwa dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkilogram dari Ramli Usman, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasa! 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Taliun 2009. Perbuatan Terdakwa ingin mendapatkan upali dari tindakan yang dilakukan; d. e. Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan putusan pemidanaan yang dijatuhkan Judex Facti tidak membuat efek jera, tidak dapat dibenarkan karelna pidana tersebut telafi didasarkan pada aiasan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP; Bahwa aiasan selebiiinya tidak dapat dibenarkan, karena aiasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, aiasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan fiukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakaii cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang, dan apakafi Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula temyata. putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa: Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Republlk Indonesia Nomor 35 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 891 K/PID.SLIS/2016